PERKEMBANGAN
STRATEGI & PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
A. MACAM – MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Salah satu konsep
penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara
adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi
pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :
1. Strategi Pertumbuhan
Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini
adalah :
• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan
terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara
seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek
pertumbuhan ekonomi.
• Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan
dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle – down
– effect ) pendistribusian kembali.
• Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal
tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
• Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini
adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
2. Strategi pembangunan dengan pemerataan
Inti dari konsep
strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik
sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan
paket program terpadu.
3. Strategi ketergantungan
Tidak sempurnanya
konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari
alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan
nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
• Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih
disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya
• Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh
Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevanm
namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya
usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development)
4. Strategi yang berwawasan ruang
Strategi ini
dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang
mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju.
Menurut mereka kurang
mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan /
pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada
terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects).
Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya
bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman
percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5. Strategi Pendekatan kebutuhan pokok
Sasaran dari strategi
ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya
dikembangkan olehOrganisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan
menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika
pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran.
Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja,
peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi
Pembangunan Ekonomi
Pada prinsipnya,
pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam prosos pembangunan sangat
dipengaruhi oleh pertanyaan ‘Apa tujuan yang hendak dicapai?’
Jika tujuan yang hendak
dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi
ketergantungan-lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai
adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang
akan digunakan.
C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan luas wilayah hampir 2 juta
km2 dan berpenduduk lebih 206 juta jiwa pada tahun 2000, memiliki potensi
sumberdaya alam baik di laut (marine
natural resources) dan di darat (land natural resources) yang sangat besar. Di laut, Indonesia memiliki ± 18.110
pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km.Berdasarkan Konvensi Hukum Laut
(UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2
juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial
seluas 0,3 juta km2 Selain itu .Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk
memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7
km2 pada perairan ZEE (sampai dengan 200
mil dari garis pangkal). Di darat, memiliki lahan kehutanan 113 juta ha, lahan
sawah produktif 9,9 juta ha, lahan perkebunan produktif 15,5 juta, 60 cekungan
prospektif sumber mineral dan migas.
Kenyataan bahwa
sumberdaya yang berlimpah tersebut tidak merata beradadi seluruh daerah. Hal
yang sama terjadi dengan sebaran sumberdaya manusia yang merupakan “aktor”
pembangunan tersebar juga tidak merata. Implikasi dari ketidak-merataan
keberadaan kedua sumberdaya tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan
infrastruktur wilayah melayani kebutuhan wilayah dan masyarakat, terutama
daerah-daerah terisolir dan tertinggal.
Untuk mengoptimalkan
nilai manfaat sumberdaya yang berlimpah tetapi tidak merata tersebut bagi
pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan
umum secara luas (public interest), diperlukan intervensi kebijakan dan
penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah yang tertinggal.
Hal ini seiring dengan agenda Kabinet
Gotong Royong untuk
menormalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian
rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas sumber daya setempat
(resource-based development), dimana baik sumberdaya lautan dan daratan saat ini didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu
andalan bagi pemulihan perekonomian nasional. Secara sederhana, pembangunan
ekonomi dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan yang lebih baik dari
sebelumnya yang ditandai oleh 3membaiknya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor
produksi tersebut adalah kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang
dipergunakan dalam proses produksi. Lebih lanjut, wujud dari membaiknya ekonomi
suatu wilayah diperlihatkan dengan membaiknya tingkat konsumsi masyarakat,
investasi swasta, investasi publik, ekspor dan impor yang dihasilkan oleh suatu
negara. Secara mudah, perekonomian wilayah yang meningkat dapat diindikasikan
dengan meningkatnya pergerakan barang
dan masyarakat antar wilayah.
Dalam konteks tersebut,
pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang
a-spasial, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi memandang wilayah
nasional tersebut sebagai satu “entity”. Meningkatnya kinerja ekonomi nasional
sering diterjemahkan dengan meningkatnya kinerja ekonomi seluruh
wilayah/daerah. Hal ini memberikan pengertian yang “bias”, karena hanya beberapa wilayah/daerah
yang dapat berkembang seperti nasional dan banyak daerah yang tidak dapat
berlaku seperti wilayah nasional. Wilayah Indonesia terdirid ari 33 propinsi
dengan 400an kabupaten/kota yang secara sosial ekonomi dan budaya sangat
beragam. Keberagaman ini memberikan
perbedaan dalam karakteristik faktor-faktor produksi yang dimiliki. Seringkali
kebijakan nasional pembangunan ekonomi yang disepakati sulit mencapai tujuan
dan sasaran yang diharapkan pada semua daerah-daerah yang memiliki
karakteristik sangat berbeda. Contoh, kebijakan nasional untuk industrialisasi,
di daerah yang berkarateristik wilayah kepulauan dan laut diantisipasi dengan
pembangunan industri perikanan, sedangkan daerah yang berkarakteristik darat
dikembangkan melalui pembangunan kawasan industri, serta daerah yang tertinggal
merencanakan pembangunan industri tetapi sulit merealisasikannya akibat
rendahnya SDM, SDA, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengembangan
Industri. Pendekatan ini dikenal dengan pembangunan ekonomi wilayah.
Pembangunan ekonomi
wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah
(ruang). Pemahaman terhadap sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya
buatan/infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing daerah di
Indonesia serta interaksi antar daerah (termasuk diantara faktor-faktor
produksi yang dimiliki) merupakan acuan dasar bagi perumusan upaya pembangunan
ekonomi nasional ke depan. 7. UU 24/1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan
bahwa ruang dipahami sebagai suatu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang
lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk
hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan
hidupnya. Dalam konteks ini, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya
buatan/infrastruktur wilayah dan kegiatan usaha merupakan unsur pembentuk ruang
wilayah dan sekaligus unsur bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih merata
dan adil.
Penataan ruang tidak terbatas pada proses
perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
•
Proses perencanaan tata ruang wilayah,
yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah. Disamping sebagai “guidance of
future actions” rencana tata ruang wilayah pada dasarnya merupakan bentuk
intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan
lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya
kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development
sustainability)
•
Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan
wujud operasionaliasirencana tata ruang
atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, dan
•
Proses pengendalian pemanfaatan ruang
yang terdiri atas mekanisme pengawasan dan
penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tujuan penataan ruang wilayahnya.
Selain merupakan proses
untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga
merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan
pengembangan wilayah.
D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Fungsi Perencanaan
1. Adanya
pedoman dan pengarahan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada
pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dapat
dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan,
hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3.
Memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Bisa
melakukan skala prioritas pada segi pentingnya tujuan.
5. Sebagai
alat untuk mengukur atau standart mengadakan pengawasan dan evaluasi.
Dari sudut pandang ekonomi, fungsi perencanaan
adalah :
1. Agar
penggunaan alokasi penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa
lebih efisien dan efektif sehingga daapt dihindari adanya
pemborosan-pemborosan.
2. Agar
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap
3. Agar
tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur
Bagi Negara berkembang,
perencanaan pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan, tabungan dan
investasi. Karena akumulasi capital mengalami kesulitan berkaitan dengan
jebakan kemiskinan yang tidak berujung pangkal, maka perlu adanya pembangunan
yang berencana. Untuk keluar dari jebakan lingkaran kemiskinan tadi ada dua
cara yang bisa dilakukan, yaitu :
1.
Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar
negeri yang disebut sebagai industrialisasi yang diproteksi.
2.
Menghimpun tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan
sendiri.
Dasar pemikiran perencanaan pada NSB adalah :
1. Untuk
memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar
2.
Keinginan untuk mengurangi pengangguran
3. Untuk
mensinergikan sektor pertanian dengan sektor industri
4.
Pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan
5.
Mendorong pertumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan sebagai penunjang pertumbuhan
ekonomi.
PERENCANAAN DALAM EKONOMI KAPITALIS
Perencanaan dilakukan
dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang
tinggi dan harga-harga yang stabil melalui berbagai instrument kebijaksanaan
fiscal dan moneter. Sifat perencanaannya berupa simultan atau rangsangan
terhadap pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi kearah tertentu. Alat
kebijaksanaan utama yang digunakan adalah terutama kebijakan di bidang moneter,
perpajakan dan hubungan perdagangan luar negeri. Tingkat pengerjaan dan
pendapatan yang tinggi disebabkan oleh adanya kebijakan ekspansi moneter,
peningkatan pengeluaran pemerintah dan penyesuaian tariff pajak. Inflasi dan
deflasi diatasi melalui kebijakan-kebijakan fiscal, penyesuaian tingkat bunga.
Gejolak neraca pembayaran dinetralisir
melalui penyesuaian tariff, pengendalian devisa, kuota impor serta perangsang
pajak. Kelemahan system ini adalah : 1. Rencana pemerintah berpotensi gagal
jika tidak direspon oleh pihak swasta, 2. Bila mekanisme harga berjalan tidak
baik bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang/jasa.
PERENCANAAN DALAM
EKONOMI SOSIALIS
Pemerintah secara aktif
dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat/sistem
komando. Dalam system ini tidak ada kebebasan konsumen maupun produsen untuk
menentukan konsumsi atau produksi
barang/jasa yang diinginkannya. Proses produksi, konsumsi dan distribusi
sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Kelemahan system ini adalah 1. ada
kecenderungan korupsi pada level perencana, 2. bisa terjadi kelangkaan barang,
3. hilangnya motivasi dari masyarakat karena segala sesuatunya sudah ditentukan
oleh pemerintah pusat dan 4. biayanya sangat mahal. Dengan demikian perbedaan
mendasar dari ekonomi kapitalis dan sosialis adala rangsangan versus pengendalian (inducement vs control).
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN CAMPURAN
Perencanaan dalam
perekonomiann campuran biasanya dilakukan di NSB. Perekonomian campuran
bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian dari sumberdaya
produktif dimiliki dan dikelola, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh
pemerintah. Kelemahan pada perencanaan perekonomian campuran adalah 1.
sumberdaya yang terbatas, 2. sistem administrasi yang belum tertib dan 3.
kelembagaan yang belum memadai. Besarnya kepemilikan antara sektor pemerintah
dan swasta berbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya. Sektor swasta dalam perekonomian
campuran biasanya terdiri dari 3 bentuk kepemilikan individu yang berbeda,
yaitu :
1. sektor
tradisional yang subsisten
2.
perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah
3.
perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang terutama sekali
melayani pasar luar negeri.
SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1. Sumber
dana dari dalam negeri
2. Sumber
dana dari luar negeri
PERIODE PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan
pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :
Periode Orde Baru, dibagi dalam :
• Periode 1945 – 1950
• Periode 1951 – 1955
• Periode 1956 – 1960
• Periode 1961 – 1966
Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan
rehabilitasi
• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94
SUMBER :
http://tarymagetan.wordpress.com/2011/02/25/strategi-pembangunan-ekonomi-indonesia/
http://usmanhabieb.wordpress.com/2011/05/16/perencanaan-pembangunan/
http://sudjilah.lecture.ub.ac.id/2010/05/ekonomi-pembangunan-2/
http://putrijulaiha.wordpress.com/2011/04/27/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/
http://haris14.wordpress.com/2011/05/15/macam-%E2%80%93-macam-strategi-pembangunan-indonesia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar